Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Wakil Gubernur Aceh H Muzakir Manaf minta Federasi Pekerja Mandiri (FPM) Aceh menjadi mitra strategis pemerintah dalam menuntaskan pengangguran di Bumi Serambi Mekkah ini, sehingga program kerja ormas itu agar fokus memberdayakan ekonomi dan kesejahteraan hidup rakyat.
“Karena di Aceh masih banyak pengganguran akibat konflik yang berkepanjangan. Kita berharap FPM bisa fokus membantu memberdayakan ekonomi rakyat Aceh,†kata Muzakir Manaf, dalam seremonial pelantikan dewan pengurus wilayah Federasi Pekerja Mandiri (FPM) Aceh, periode 2015 -2019 di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu (25/4) malam.
Dalam kesempatan itu, Mualem turut menyerahkan cinderamata berupa cincin giok dan rencong Aceh kepada Ketua Umum DPP FPM Indonesia H. Toto Budi Utomo Santoso, dan kepada Ketua Dewan Pembina DPP FPM Jenderal (Purn) Djoko Santoso.
Federasi Pekerja Mandiri (FPM) Aceh merupakan wadah atau serikat bagi para pekerja di sektor informal. Pria yang kerap disapa Mualem ini juga mengimbau FPM untuk membantu para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kelompok usaha lainya secara maksimal. "Harapan saya, segera pikirkan langkah-langkah strategis untuk membantu pemerintah mengurangi penganguran dan membina pekerja mandiri di Aceh" terang Muallem.
“Kami siap memberikan dukungan terhadap FPM dalam menjalankan berbagai program kerjanya. Kita juga sangat berharap program yang menyentuh terhadap rakyat Aceh,†imbuh Wagub Muzakir Manaf.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi para pekerja sektor informal semakin meningkat seiring perputaran zaman, terutama di sektor-sektor UKM. Untuk itu Wagub mengajak organisasi tersebut juga berperan aktif memberi perlindungan dan membangun solidaritas yang tinggi diantara sesama pekerja, antara pekerja dan serikat pekerja, serta antara pekerja dengan perusahaan.
Ketua FPM Aceh H Hanansyah mengungkapkan, masih banyak penganguran di Aceh yang harus di benahi, padahal Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dalam berbagai sektor yang bisa di manfaatkan. “Kami sangat mengharap bantuan dari FPM pusat agar memberikan perhatian khusus kepada Aceh, karena Aceh berperan besar dalam membangun Indonesia†pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum FPM Pusat H. Toto Budi Utomo Santoso, mengatakan pekerja mandiri merupakan bantalan perekonomian Indonesia. Pada saat krisis terjadi di Indonesia para pekerja sektor informal ini mampu bertahan dari pengaruh inflasi.
“Saya harap FPM-Aceh bisa menjadi mitra pemerintah dalam memberdayakan pekerja mandiri sekaligus menjadi kekuatan bagi perekonomian serta media bagi para pekerja dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi,†kata Budi Utomo.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, Ketua Dewan Pembina FPM Pusat, Jenderal (Purn) Joko Santoso, Pangdam Iskandar Muda Mayjen (TNI) Agus Kriswanto, Kapolda Aceh Irjen (Pol) Husein Hamidi, anggota DPR Aceh, pejabat lingkup Pemerintah Aceh, perwakilan dunia usaha dan ratusan undangan lainnya. Acara tersebut juga diakhiri dengan santunan yatim piatu korban konflik Aceh.
“Karena di Aceh masih banyak pengganguran akibat konflik yang berkepanjangan. Kita berharap FPM bisa fokus membantu memberdayakan ekonomi rakyat Aceh,†kata Muzakir Manaf, dalam seremonial pelantikan dewan pengurus wilayah Federasi Pekerja Mandiri (FPM) Aceh, periode 2015 -2019 di Anjong Mon Mata Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Sabtu (25/4) malam.
Dalam kesempatan itu, Mualem turut menyerahkan cinderamata berupa cincin giok dan rencong Aceh kepada Ketua Umum DPP FPM Indonesia H. Toto Budi Utomo Santoso, dan kepada Ketua Dewan Pembina DPP FPM Jenderal (Purn) Djoko Santoso.
Federasi Pekerja Mandiri (FPM) Aceh merupakan wadah atau serikat bagi para pekerja di sektor informal. Pria yang kerap disapa Mualem ini juga mengimbau FPM untuk membantu para pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan kelompok usaha lainya secara maksimal. "Harapan saya, segera pikirkan langkah-langkah strategis untuk membantu pemerintah mengurangi penganguran dan membina pekerja mandiri di Aceh" terang Muallem.
“Kami siap memberikan dukungan terhadap FPM dalam menjalankan berbagai program kerjanya. Kita juga sangat berharap program yang menyentuh terhadap rakyat Aceh,†imbuh Wagub Muzakir Manaf.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi para pekerja sektor informal semakin meningkat seiring perputaran zaman, terutama di sektor-sektor UKM. Untuk itu Wagub mengajak organisasi tersebut juga berperan aktif memberi perlindungan dan membangun solidaritas yang tinggi diantara sesama pekerja, antara pekerja dan serikat pekerja, serta antara pekerja dengan perusahaan.
Ketua FPM Aceh H Hanansyah mengungkapkan, masih banyak penganguran di Aceh yang harus di benahi, padahal Aceh memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dalam berbagai sektor yang bisa di manfaatkan. “Kami sangat mengharap bantuan dari FPM pusat agar memberikan perhatian khusus kepada Aceh, karena Aceh berperan besar dalam membangun Indonesia†pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Umum FPM Pusat H. Toto Budi Utomo Santoso, mengatakan pekerja mandiri merupakan bantalan perekonomian Indonesia. Pada saat krisis terjadi di Indonesia para pekerja sektor informal ini mampu bertahan dari pengaruh inflasi.
“Saya harap FPM-Aceh bisa menjadi mitra pemerintah dalam memberdayakan pekerja mandiri sekaligus menjadi kekuatan bagi perekonomian serta media bagi para pekerja dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi,†kata Budi Utomo.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar, Ketua Dewan Pembina FPM Pusat, Jenderal (Purn) Joko Santoso, Pangdam Iskandar Muda Mayjen (TNI) Agus Kriswanto, Kapolda Aceh Irjen (Pol) Husein Hamidi, anggota DPR Aceh, pejabat lingkup Pemerintah Aceh, perwakilan dunia usaha dan ratusan undangan lainnya. Acara tersebut juga diakhiri dengan santunan yatim piatu korban konflik Aceh.
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2025
