"Kita upayakan pembahasannya bisa selesai 20 Januari 2015, sehingga program pembangunan bisa segera digerakkan," katanya di Banda Aceh, Selasa.
Disela-sela pertemuan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan kalangan anggota DPRA, ulama dan pimpinan media elektronik dan cetak di Banda Aceh, ia juga berharap hubungan harmonis terus bisa terjalin antara eksekutif dan legislatif provinsi tersebut.
Pembahasan RAPBA 2015 memang sudah terlambat dari jadwal yang ditentukan menurut undang undang. "Keterlambatan itu beralasan, sebab alat kelengkapan dewan (DPRA) baru saja di kukuhkan, kita mulai bekerja menjelang akhir tahun 2014," katanya menambahkan.
"Tidak ada masalah pembahasan itu terlambat meski kita harus menerima sanksi sebagai risikonya. Yang penting, RAPBA 2015 yang dihasilkan nanti bisa memberikan manfaat besar bagi upaya menyejahterakan masyarakat melalui program pembangunan prorakyat," kata Muharuddin.
Politisi Partai Aceh itu juga berjanji bahwa legislatif akan memprioritaskan program pembangunan untuk kepentingan masyarakat dan daerah, dengan tidak menolerir bagi kepentingan kelompok.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan Pemerintah Aceh akan terus membina kekompakan dengan legislatif dalam upaya bersama membangun masyarakat dan daerah ini yang lebih baik dimasa mendatang.
Ia juga berharap pembahasan RAPBA 2015 itu agar terlepas dari kepentingan atau intervensi pihak-pihak tertentu. Pembangunan Aceh harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, bukan kelompok.
Wagub juga meminta legislatif agar memperhatikan para korban banjir di pesisir utara dan timur Aceh dalam membahas RAPBA 2015, sehingga masyarakat yang baru terlepas dari bencana dapat kembali membangun usahanya.
Pewarta: Pewarta : AzhariUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2025
