Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Kota (DPRK) Banda Aceh, Sabri Badruddin, ST yang membawahi Dinas Kelautan, Perikanan dan Pertanian, merasa kecewa berat dan menyayangkan sikap Pemko Banda Aceh yang belum memprioritaska potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki ibukota Provinsi Aceh ini.
Padahal, kata Sabri, sektor kelautan dan perikanan Banda Aceh menjadi salah satu andalan perekonomian yang menjanjikan – setiap hari ratusan ton ikan berlabuh di tempat pendaratan ikan {TPI} di Lampulo.
“Saya tidak paham, kenapa Pemko tidak memprioritaskan perikanan kelautan menjadi salah satu andalan untuk mendongrak PAD Kota Banda Aceh. Eksekutif masih mengutamakan pembangunan fisik,” ungkap anggota dewan dari Partai Golkar ini kecewa.
Karena belum menjadi prioritas, Sabri yang baru di komisi perekonomian, belum tahu bagaimana bisa menghidupkan perikanan laut kedepan. Eksekutif hanya menplotkan dana yang sangat minim untuk sektor ini.
Semesti Banda Aceh yang tidak memiliki andalan lain, perikanan laut tidak boleh dilupakan begitu saja. Kalau di daerah lain, mungkin memiliki industri besar atau tambang. Banda Aceh tidak ada industry besar apalagi tambang dan juga pertanian yang hanya memiliki tepi pantai dan laut yang seharusnya diberdayakan semaksimal mungkin.
Kedepan, kata Sabri, menyahuti keinginan Presiden Jokowi untuk memanfaatkan semaksimal mungkin perikanan laut, seharusnya nelayan juga harus diberdayakan. Selama ini, Pemko Banda Aceh sudah ada memberi bantuan kepada nelayan. Namun, nominalnya masih kecil.
“Kalau dana tahun ini belum diplot, kami usahakan dana untuk pemberdayaan nelaya kecil akan dianggarakan dan ditingkatkan dalam tahun 2016 mendatang,”janji Sabri.
Selain kelautan dan perikanan yang belum menjadi prioritas, pemko juga melihat sebelah mata keberadaan koperasi dan UKM di Banda Aceh. Sejak bertahun-tahun UKM di ibukota provinsi Aceh ini hanya mendapat anggaran APBK dibawah 200 juta. Dana super kecil itu dinilai oleh Sabri sanga-sangat tidak layak.
“Saya bingung melihat angka dibawah Rp 200 juta untuk menghidupkan ratusan UKM di Banda Aceh. Dana ini sangat-sangat tidak layak. Bagaimana mereka bisa didorong untuk berkembang dengan dana sangat minim itu,”jelasnya heran.
Diakui Sabri, komisi B yang membidangi perekonomi untuk anggaran tahun 2015 tidak bisa berbuat banyak - karena KUA -PPAS sudah siap dibuat ketika anggota dewan 2009-2014 lalu. Sebelumnya, Sabri yang menjabat Ketua Komisi A yang membidangi pemerintahan, belum tahu perkembangan di sektor perekonomian secara detail.
Karena sudah ada KUA-PPAS, pihaknya tidak mungkin mencoret bidang lain agar dananya bisa digeser ke sektor ekonomi. Untuk tahun 2014, Sabri dan kawan-kawan hanya bisa menerima saja ketentuan yang ada.
“Tak mungkin kami akan mencoret atau merebut porsi bidang lain, pasti mereka akan marah. Yah, kita akan perjuangkan untuk tahun mendatang,”tutup Sabri yang sudah dua periode dipercaya warga jadi anggota dewan kota.{ADV}
Uploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2025
