Jakarta (ANTARA) - Menanggapi pemberitaan yang menyebut stok beras nasional melimpah namun harga di pasar tetap tinggi, Perum BULOG menegaskan bahwa sebagian besar stok beras di Indonesia saat ini berada di tangan pelaku usaha swasta.

Porsi yang berada di bawah kendali pemerintah hanya sekitar 4 juta ton atau setara 8 persen dari total produksi beras nasional yang diperkirakan mencapai 35 juta ton.

Direktur Utama Perum BULOG Achmad Rizal Ramdhani menjelaskan bahwa keterbatasan penguasaan stok oleh pemerintah menjadi faktor utama dalam efektivitas pengendalian harga.

“Dengan porsi hanya 8 persen, ruang gerak intervensi pemerintah memang terbatas. Namun BULOG memastikan setiap butir beras yang kami kelola digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” ujarnya.

Rizal menambahkan, walaupun BULOG hanya menguasai sekitar 8 persen dari produksi nasional tapi BULOG adalah badan usaha dengan pemilik stok beras terbesar di Indonesia dan jaringan distribusi terluas hingga pelosok daerah, melalui pasar tradisional, ritel modern, outlet Rumah Pangan Kita (RPK), dan mitra distribusi lainnya. Hal ini membuat BULOG yakin dapat melakukan intervensi pasar untuk melakukan stabilisasi harga apabila gejolak harga tidak stabil.

Hingga pertengahan Agustus 2025, BULOG telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh provinsi melalui operasi pasar, pasar tradisional, dan jaringan ritel modern. Upaya ini dilakukan secara masif untuk menekan kenaikan harga di tingkat konsumen.

BULOG juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pangan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga, khususnya menjelang periode konsumsi tinggi.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat melihat bahwa kestabilan harga tidak hanya ditentukan oleh jumlah stok nasional, tetapi juga oleh distribusi penguasaan stok dan dinamika pasar yang melibatkan banyak pihak.



Pewarta : PR Wire
Editor: PR Wire

COPYRIGHT © ANTARA 2025