Gubernur instruksikan Bupati/Wali Kota se Aceh siaga bencana hidrometeorologi

Banda Aceh (ANTARA) - Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem menginstruksikan kepada Bupati dan Walikota se Aceh untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

"Kesiagaan ini menjadi penting sebagai langkah dan strategi mitigasi risiko bencana dalam rangka menghadapi liburan panjang natal dan tahun baru (Nataru) 2026," kata Mualem, di Banda Aceh, Jumat.

Instruksi tersebut disampaikan Mualem sebagai tindak lanjut atas Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No.300.2.8/9333/SJ, tanggal 18 November 2025, perihal kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Baca juga: Pemerintah Aceh salurkan logistik bencana ke Kabupaten Pidie

Dalam instruksinya, Mualem meminta Bupati/Wali Kota se Aceh untuk segera melakukan pemetaan daerah rawan bencana hidrometeorologi berdasarkan dokumen kajian risiko bencana, rencana kontingensi, rekayasa cuaca.

Serta, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga (BTT), menyiagakan sumber daya perangkat daerah, masyarakat dan dunia usaha guna mengantisipasi terjadinya bencana terutama di kawasan rawan.

"Melakukan komunikasi informasi dan edukasi serta simulasi tanggap bencana guna meningkatkan respon masyarakat terhadap bencana dan menentukan langkah kesiapsiagaan untuk mengurangi risiko serta dampak bencana," ujarnya.

Kemudian, daerah juga diminta mengaktifkan posko bencana dan melaksanakan apel kesiapsiagaan dengan melibatkan TNI, Polri, Basarnas, instansi vertikal, relawan kebencanaan dan unsur masyarakat lainnya, mempublikasikan melalui media massa.

Tak hanya itu, Gubernur Aceh juga meminta daerah melakukan pengendalian operasi dan penyiapan logistik serta peralatan memadai untuk mendukung layanan penanggulangan bencana.

Lalu, melakukan pemantauan secara cermat dan berkelanjutan untuk mengetahui situasi terkini (real time) berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi berbasis data bencana dari BPBD.

"Segera melakukan pemantauan dan perbaikan infrastruktur serta normalisasi sungai sebagai upaya pengendalian banjir, rob dan tanah longsor," katanya.

Apabila terjadi bencana, lanjut dia, segera melakukan pertolongan cepat, pendataan jumlah korban, dan kerugian serta pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berlaku.

Kemudian, mengoptimalkan peran camat dalam penanggulangan bencana melalui gerakan kecamatan tangguh bencana. "Bupati/Wali Kota melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing kepada Mendagri melalui Gubernur Aceh.

Baca juga: Pemprov salurkan persediaan logistik bencana untuk 10 daerah di Aceh

Lebih lanjut, Mualem menjelaskan pada H-5 sampai dengan H+5, liburan Nataru 2026 bakal terjadinya peningkatan signifikan mobilitas masyarakat dari dan keluar Aceh.

Masyarakat akan berkunjung, berlibur ke pusat-pusat rekreasi di Aceh maupun luar Aceh dengan menggunakan moda transportasi baik darat, laut dan udara.

"Maka dari itu, berharap agar seluruh kepala daerah di Aceh yang wilayahnya berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor untuk dapat menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi," demikian Mualem.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan BPBD kabupaten/kota di Aceh, hingga 20 November 2025, terdapat beberapa Bupati yang telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi.

Diantaranya Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh Tenggara dan Aceh Tengah. Bersamaan dengan penetapan status tersebut, Bupati juga memerintahkan dilakukan aktivasi Pos Komando Siaga Darurat Bencana dengan melibatkan TNI, Polri, relawan PB, Tagana, dan lainnya.

Baca juga: Dua desa di Aceh Singkil banjir akibat sungai meluap