DPMG Aceh tekankan pentingnya indeks desa sebagai basis data penyusunan perencanaan

Banda Aceh (ANTARA) - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh Iskandar mengimbau seluruh desa sangat tertinggal di Aceh untuk menggunakan data Indeks Desa Tahun 2025 sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun 2026.

“Kami mengharapkan pada tahun 2026 ini, jumlah desa sangat tertinggal di Aceh semakin berkurang, harus mampu membuat perencanaan yang lebih berkualitas, pemerintah desa harus lebih memahami apa yang menjadi permasalahan di desanya dan mampu menyelesaikan sesuai kewenangan desanya masing-masing,” kata Iskandar di Banda Aceh, Selasa.

Hal itu disampaikan dalam sambutan dan arahan kepada seluruh kepala desa dan operator desa yang memiliki status Gampong Sangat Tertinggal Tahun 2025 di Aceh pada sosialisasi dan bimbingan teknis Data Indeks Desa 2025 dengan tema “Optimalisasi Data Indeks Desa sebagai Basis Data Perencanaan Pembangunan Gampong Berkualitas Menuju Aceh Hebat” yang digelar pada 17-19 November 2025 di Banda Aceh.

Iskandar menjelaskan bahwa pemerintah kini menggunakan Indeks desa sebagai instrumen evaluasi yang mengukur enam dimensi utama, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola. Indeks ini menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan desa yang lebih tepat sasaran.

Baca: DPMG: Jumlah desa sangat tertinggal terus berkurang di Aceh

“Setiap dimensi indeks desa memiliki indikator yang disusun berdasarkan prinsip interoperabilitas data merupakan kemampuan data untuk dipertukarkan, dibaca, dipahami, dan digunakan kembali oleh berbagai sistem, aplikasi, atau lembaga secara otomatis serta terintegrasi dalam sistem satu data Indonesia guna melihat perkembangan kemajuan suatu desa,” katanya.

Karena itu, dia menekankan bahwa Indeks Desa menjadi data pokok pembangunan yang tidak boleh salah diinput. Kesalahan penginputan akan menimbulkan dampak terhadap perencanaan pembangunan desa yang berakibat pada ketidaktepatan sasaran program.

Dia juga menyampaikan bahwa selama 11 tahun, pemerintah telah mengucurkan Rp49,108 triliun Dana Desa ke 6.497 gampong di Aceh, yang telah menghasilkan pembangunan fisik dan pelayanan masyarakat, termasuk 21,6 juta meter jalan desa, 75 ribu meter jembatan, 600 pasar desa, 445 unit polindes dan 662 unit posyandu, hingga lebih dari 10 ribu saluran irigasi.

Meski demikian, ia mengakui alokasi penggunaan dana masih belum dapat menyelesaikan berbagai persoalan di Aceh seperti masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran, stunting, serta masih terdapat gampong-gampong sangat tertinggal dan tertinggal di Aceh.