Serapan APBA rendah, MaTA: Buruk terhadap perjuangan peningkatan otsus 2,5 persen

Banda Aceh (ANTARA) - LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Aceh menilai rendahnya serapan anggaran pendapatan dan belanja Aceh (APBA) 2025 bisa mempengaruhi perjuangan pemerintahan di Aceh dalam upaya perpanjangan dan peningkatan dana otonomi khusus (otsus) Aceh.

"Lemahnya realisasi anggaran saat ini jelas berdampak buruk pada perjuangan Aceh untuk mendapatkan otsus 2,5 persen," kata Koordinator MaTA Alfian di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan tersebut disampaikan Alfian karena melihat masih cukup rendahnya serapan atau realisasi APBA 2025. Sedangkan di sisi lain, Aceh sedang berjuang untuk meningkatkan anggaran daerah lewat dana Otsus.

Berdasarkan data layar monitor Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K-APBA), dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp11 triliun, hingga 25 Agustus 2025 baru terealisasi 43,27 persen.

Alfian menilai, jika kondisi seperti ini, bisa mempengaruhi perjuangan Aceh untuk mendapatkan 2,5 persen dana otsus dari DAU nasional melalui revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang kini masuk Prolegnas prioritas di DPR RI.

Karena, lanjut dia, pemerintah pusat akan melihat perkembangan realisasi anggaran Aceh. Apalagi, APBA dengan dana otsus hanya satu persen dari DAU nasional hari ini saja tidak dapat dimaksimalkan.

"Artinya, satu persen (dana otsus) saja, kita tidak mampu menghabiskan, bagaimana kalau 2,5 persen. Maka, pertimbangan ini menjadi catatan serius bagi pemerintah Aceh untuk memacu realisasi, masih ada waktu," ujarnya.

Baca: Serapan masih rendah, Sekda minta ASN kerja maksimal percepat realisasi APBA 2025

Disisi lain, Alfian juga melihat bahwa rendahnya serapan anggaran ini juga berdampak buruk pada perekonomian Aceh yang memang memiliki ketergantungan pada APBA. Sehingga, ini perlu digenjot sebaik mungkin.

Selain itu, tambah dia, keterlambatan realisasi anggaran Aceh juga disebabkan masifnya isu mutasi di level eselon II, III dan IV. Kondisi ini bisa mempengaruhi psikologis pejabat sehingga memperlambat kinerja mereka.

Maka dari itu, MaTA meminta Gubernur Aceh segera memberikan kepastian atas isu tersebut. Apakah benar adanya mutasi atau tidak, sehingga dapat berimplikasi positif terhadap jalannya roda pemerintah Aceh saat ini.

"Ketegasan Gubernur Aceh menjadi penting untuk melahirkan birokrasi yang ideal sesuai harapan rakyat hari ini," kata Alfian.

Secara terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M Nasir juga menekankan kepada ASN pemerintah Aceh untuk bekerja maksimal mengejar percepatan realisasi APBA 2025 hingga mencapai target 97,6 persen.

M Nasir mengingatkan, percepatan realisasi APBA 2025 perlu dilakukan karena capaian hingga hari ini masih cukup jauh dari target yang diharapkan, maka perlu perhatian dari semua satuan perangkat kerja.

Menurutnya, langkah percepatan ini sangat penting karena Aceh sedang memperjuangkan perpanjangan dan peningkatan dana otsus sebesar Rp2,5 persen dari DAU nasional.

"Kita harus mengejar realisasi yang maksimal, karena kita sedang memperjuangkan perpanjangan dan tambahan dana otsus menjadi 2,5 persen," demikian M Nasir.

Baca: Pemprov Aceh kejar target realisasi APBA 35 persen di semester pertama