Komisi III DPRA minta pusat masukkan Aceh masuk dalam program PLTSa nasional

Banda Aceh (ANTARA) - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta Pemerintah Pusat untuk memasukkan Aceh dalam program nasional pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).

"Aceh harus menjadi bagian dari program nasional tersebut, dan langkah konkret sedang diupayakan bersama berbagai pihak," kata Anggota Komisi III DPRA, Hasballah, di Banda Aceh, Senin.

Hasballah menyatakan dukungan penuh dan menyambut baik terhadap langkah strategis Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup untuk membangun PLTSa pada 33 kota besar di Indonesia.

“Ini adalah solusi penting dalam menangani darurat sampah nasional sekaligus memperkuat energi terbarukan. Aceh jangan hanya jadi penonton,” ujarnya.

Dirinya menyampaikan, pihaknya juga telah melakukan pertemuan langsung dengan Yunan Construction and Investment Holding Group Co, Ltd (YCIH) sebagai investor PLTSa yang saat ini sedang menggarap proyek tersebut di Surabaya.

Baca: PLN gandeng Pemkab Gayo Lues dukung swasembada energi

“Hasil pertemuan dengan Yunnan minggu kemarin, mereka membuka peluang besar. Mereka siap jika Aceh serius menyiapkan prasyarat teknis dan dukungan kebijakan,” katanya.

Dirinya menuturkan, persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani dengan cara-cara konvensional. Aceh, terutama Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar berpotensi menjadi percontohan jika didukung infrastruktur dan regulasi yang tepat untuk dibangun PLTSa.

“Darurat sampah adalah persoalan nyata. PLTSa bukan hanya proyek listrik, tapi solusi lingkungan. Kalau Palembang sudah progres, dan Surabaya masuk prioritas, kenapa Aceh tidak?," katanya.

Dirinya menambahkan, bersama Pemerintah Aceh dan Forum Bersama (Forbes) DPR dan DPD RI asal Aceh pihaknya juga mendorong Aceh masuk dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di tujuh kota besar.

“Kita akan dorong agar Aceh dimasukkan dalam revisi Perpres tersebut. Tidak cukup hanya menunggu. Komitmen dan kerja advokatif diperlukan agar Aceh diakui sebagai daerah yang siap dan strategis dalam pengembangan PLTSA,” demikian Hasballah.

Baca: PLN Aceh bantu pengembangan mobil listrik dan bank sampah ke Unsyiah