Bupati Aceh Barat instruksi inspektorat audit dana CSR

Aceh Barat (ANTARA) - Bupati Aceh Barat Tarmizi SP menginstruksikan inspektorat setempat mengaudit investigatif penyaluran dan pengelolaan dana tanggung jawab sosial (CSR) di daerah tersebut.

“Informasi yang kami terima, selama ini pengelolaan dan penyaluran dana CSR di Aceh Barat tidak transparan, banyak yang fiktif dan alokasi nya tidak merata,” kata Tarmizi didampingi Wakil Bupati Said Fadheil di Aceh Barat, Senin.

Hal ini ia sampaikan saat bertemu dengan ratusan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat di Aula Dinas Pendidikan Aceh Barat. Seperti diketahui, jumlah dana CSR di Aceh Barat selama ini mencapai Rp50 miliar per tahun.

Tarmizi mengatakan selama ini penyaluran dana tanggung jawab sosial perusahaan di Aceh Barat diduga penggunaannya tidak sesuai dengan peruntukan.

Misalnya, kata dia, dana CSR perusahaan yang harusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat, malah digunakan untuk membiayai kegiatan politik praktis.

Baca: Pemkab Aceh Barat revitalisasi Tugu Pelor senilai Rp1,7 M dari CSR

Selain itu, laporan yang diterima, ada kegiatan yang diduga dilaksanakan secara fiktif, namun dalam pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah disampaikan telah dilaksanakan, padahal tidak ada sama sekali.

“Uang nya ada, tapi kegiatannya tidak ada,” katanya.

Selain itu, Pemkab Aceh Barat juga menyoroti rencana pembangunan sebuah klinik kesehatan milik sebuah perusahaan tambang di kawasan Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat bersumber dari dana CSR, dan kemudian klinik tersebut menjadi milik perusahaan.

Tarmizi mengatakan, sesuai ketentuan yang ada, penggunaan dana CSR untuk membangun klinik kesehatan tidak diperbolehkan , karena dana CSR merupakan dana milik masyarakat yang dananya digunakan untuk kepentingan dan milik masyarakat, tidak boleh dimiliki secara personal.

Oleh karena itu, dengan adanya audit investigatif, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap nantinya penggunaan dana CSR di Kabupaten Aceh Barat tepat sasaran dan tidak merugikan masyarakat, kata Tarmizi.

Baca: Endus korupsi CSR, KPK geledah kantor Bank Indonesia