Mahasiswa tuntut pergantian Wakil Ketua DPR Aceh

Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPD) menuntut pergantian jabatan Wakil Ketua I DPR Aceh dari Partai Golkar yang telah disetujui dalam sidang paripurna lembaga legislatif tersebut.

Tuntutan tersebut disampaikan puluhan mahasiswa dalam unjuk rasa di Gedung DPR Aceh di Rabu. Unjuk rasa tersebut dikawal ketat puluhan polisi dan Satpol PP.

Saidi Hasan, koordinator aksi, menyatakan posisi Wakil Ketua I DPR Aceh yang diganti itu dari Sulaiman Abda kepada Muhammad Saleh. Proses pergantian ini sudah dilakukan sejak sebelas bulan silam.

"Namun, hingga kini pergantian wakil ketua dewan tersebut tidak kunjung diproses. Akibatnya, posisi Wakil Ketua I DPR Aceh dari Partai Golkar masih kosong hingga kini," kata Saidi Hasan dalam orasinya.

Saidi Hasan menyebutkan kendati sidang paripurna DPR Aceh sudah memutuskan pemberhentian Sulaiman Abda dari jabatannya sebagai wakil ketua, namun yang bersangkutan masih menggunakan fasilitas pimpinan DPR Aceh.

"Pergantian ini merupakan usulan Partai Golkar. Jadi, masalah jabatan Wakil Ketua I DPR Aceh ini harus diselesaikan. Jangan dibiarkan berlarut-larut," kata Saidi Hasan.

Sementara itu, AMPD dalam petisi aksinya menyatakan menuntut Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh mendesak Menteri Dalam Negeri segera mengeluarkan surat keputusan pergantian Wakil Ketua I DPR Aceh dari Sulaiman Abda kepada Muhammad Saleh.

Selain itu, menuntut DPR Aceh menghentikan anggaran yang dipakai Sulaiman Abda sebagai Wakil Ketua I DPR Aceh serta mengembalikan anggaran yang dipakai selama masa kekosongan jabatan tersebut.

"Kami juga menuntut DPR Aceh segera melantik Muhammad Saleh sebagai Wakil Ketua I sesuai dengan keputusan dewan sebelumnya. Jika tuntutan tidak dipenuhi, kami akan datang lagi dengan massa lebih banyak lagi," kata Saidi Hasan.

Wakil Ketua II DPR Aceh T Irwan Djohan yang menemui massa mahasiswa mengatakan, tidak terjadi kekosongan pimpinan DPR Aceh. Wakil Ketua I DPR Aceh tetap Sulaiman Abda hingga kini.

"Namun, Sulaiman Abda tidak 100 persen aktif karena ada permasalahan ini. Jadi, tunjangan dan fasilitas pimpinan DPR Aceh masih tetap diberikan kepada Sulaiman Abda karena itu merupakan haknya," kata T Irwan Djohan.

Muhammad Saleh, kata T Irwan Djohan yang juga Ketua Partai Nasdem Kota Banda Aceh, tidak bisa dilantik sebagai Wakil Ketua I DPR Aceh karena hingga kini tidak ada surat keputusan atau SK dari Menteri Dalam Negeri.

Walau pergantian Wakil Ketua I DPR Aceh sudah disetujui dan diputuskan dalam sidang paripurna, namun untuk melantik wakil ketua harus ada SK dari Menteri Dalam Negeri," kata T Irwan Djohan.  

    

Politisi Partai Nasdem tersebut mengakui permasalahan Wakil Ketua I DPR Aceh dari Partai Golkar telah membebani tugas-tugas pimpinan dewan, baik ketua maupun dua wakil ketua lainnya.

"Masalah ini merupakan persoalan internal Partai Golkar. Karena itu, kami berharap masalah ini bisa diselesaikan secepatnya, sehingga beban kerja pimpinan dewan bisa dibagi dengan ketua dan tiga pimpinan DPR Aceh," kata T Irwan Djohan.

Usai mendengarkan penjelasan dari Wakil Ketua II DPR Aceh T Irwan Djohan, massa mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Massa berjanji akan datang lagi dengan jumlah lebih banyak jika masalah tersebut tidak diselesaikan.