Transformasi Hijau di Banko Tengah: Kolaborasi Membangun Ketahanan Pangan, Energi, dan Air dalam Mewujudkan Pembangunan Nasional Berkelanjutan

Di wilayah Sumatera Selatan, tepatnya di Dusun Batu Keras yang merupakan bagian administratif Desa Suban Jeriji, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, berada tepat di perbatasan konsesi PPKH (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan) Banko Tengah yang dikelola oleh PT Bukit Asam Tbk. Masyarakat Dusun Batu Keras telah lama mengandalkan sumber daya hutan, utamanya karet sebagai sumber utama penghidupan. Namun, seiring dengan ekspansi operasional tambang, akan dilakukan land clearing (pembukaan lahan) dalam beberapa tahun mendatang di wilayah lahan penghidupan masyarakat. Hal ini membuat kekhawatiran tentang kehilangan akses lahan meningkat. Sehingga menciptakan ketegangan antara masyarakat lokal dengan perusahaan. Ketegangan yang terjadi antara masyarakat Dusun Batu Keras dan PT Bukit Asam Tbk mencuat sebagai contoh nyata tentang diperlukannya langkah konkret akan pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan lahan yang menguntungkan semua pihak. Hal tersebut memunculkan pertanyaan: bisakah PT Bukit Asam sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berkomitmen pada pembangunan nasional yang berkelanjutan, menjaga keseimbangan antara aktivitas operasional tambang, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat?

Strategi kolaboratif dapat menyelesaikan masalah konflik kepentingan dalam penggunaan lahan.. Saya melakukan wawancara dengan Dr. Rohman, S.Hut., M.P., seorang dosen sekaligus ahli dalam perencanaan hutan dari Universitas Gadjah Mada. Beliau menjelaskan bahwasannya dalam konflik perbedaan kepentingan dalam pemanfaatan lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan seperti ini pendekatan kolaboratif menjadi sangat krusial untuk mengakomodir tercapainya tujuan bersama. Dalam menghadapi konflik kepentingan seperti ini, diperlukan analisis stakeholder untuk mengetahui pemetaan terhadap pemangku kepentingan yang terlibat. Keberadaan stakeholder akan memberikan informasi terkait dengan kepentingan dan tujuan dalam pengelolaan lahan. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lahan, apalagi yang berbatasan langsung dengan konsesi tambang, dapat menciptakan rasa memiliki, sehingga dalam pengelolaan akan tercipta sustainability atau keberlanjutan pengelolaan jelas Pak Rohman.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pertambangan batubara dan juga merupakan bagian dari BUMN Holding Industri Pertambangan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID, PT Bukit Asam Tbk memegang peran strategis dalam menunjang perekonomian nasional. Hal ini dibuktikan dari data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa pada tahun 2023 sektor pertambangan telah menjadi kontributor terbesar kedua terhadap produk domestik bruto (PDB) yaitu sebesar 6,12% pada tahun 2023. Selain itu perusahaan juga menjalan aktivitas ekonomi berbasis lahan (land based sector), sehingga juga harus memastikan operasionalnya sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Namun, di balik kontribusi ekonominya dan orientasi pada keuntungan perusahaan, permasalahan yang muncul di Banko Tengah memperlihatkan betapa pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) dalam memastikan hubungan harmonis antara perusahaan, masyarakat, dan lingkungan.

Dusun Batu Keras dihuni oleh masyarakat lokal yang sangat bergantung pada sumber daya hutan dan pengelolaan lahan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan semakin berkembanganya ekspansi aktivitas tambang, kebun yang dulunya menjadi lahan penghidupan masyarakat kini terancam land clearing dan masyarakat akan kehilangan sumber utama mata pencaharian mereka. Sementara itu PT Bukit Asam menghadapi tantangan untuk menjaga kesinambungan operasi tambang, namun harus tetap berupaya menghindari kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencoba menggagas ide untuk melakukan translokasi lahan penggarapan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. PTBA juga membuat rancangan pengelolaan hutan kolaboratif pada lahan tidur di kawasan PPKH Banko Tengah sebagai solusi untuk mengatasi konflik lahan dan memastikan keberlanjutan pengelolaan serta kesejahteraan masyarakat. Inisiatif ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengelola lahan tidur atau lahan yang tidak digunakan dalam operasional tammbnag, dengan fokus pada ketahanan pangan, energi, dan air. Pendekatan kolaboratif ini menawarkan peluang besar untuk menciptakan model pengelolaan lahan yang bukan hanya mendukung operasional perusahaan, tetapi juga menjawab kebutuhan ekologi, dan juga ekonomi masyarakat sekitar.

Pak Rohman memberikan pendapatnya terkait pentingnya pengelolaan hutan kolaboratif yang mengedepankan keberlanjutan Model pengelolaan kolaboratif ini tidak hanya berpotensi untuk mengurangi konflik dalam pemanfaatan lahan , akan tetapi juga memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, ungkapnya. Selain itu, kolaborasi ini juga sejalan dengan upaya dalam mendukung ketahanan pangan, energi, dan air, karena masyarakat dapat mengelola lahan tidur untuk kegiatan perkebunan, tanaman energi untuk menjadi biomassa, serta konservasi tanah dan air.

Rancangan pengelolaan hutan kolaboratif ini dapat mengusung dan mengedepankan tiga pilar atau tiga fokus utama:

PT Bukit Asam memahami bahwa masyarakat Dusun Batu Keras mengandalkan lahan mereka, terutama untuk perkebunan karet. Melalui program pengelolaan hutan kolaboratif, PTBA merancang model perkebunan tumpangsari yang dapat meningkatkan diversifikasi tanaman dan mengurangi ketergantungan pada satu komoditas saja. Masyarakat dilibatkan dalam penanaman MPTS (Multi Purpose Trees Species) dan produk hutan non-kayu yang memiliki nilai ekonomi, sehingga mereka memiliki opsi penghasilan tambahan di luar karet.

Sebagai perusahaan energi, PT Bukit Asam juga berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan dengan mendukung Long Term Strategy atau Strategi Aksi Iklim Jangka Panjang Sektor Energi yang difokuskan kepada pengelolaan energi melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) terutama digunakan di sekitar area operasional tambang utamanya untuk PLTU yang ada di wilayah pertambangan. Dalam skema pengelolaan hutan kolaboratif ini, perusahaan menginginkan penanaman tanaman energi yang nantinya akan diolah menjadi biomassa berupa wood pellet. Produk tersebut nantinya diharapkan akan menjadi co-firing atau penambahan biomassa sebagai bahan bakar pengganti karena mengandung sulfur yang jauh lebih rendah sehingga berdampak dalam mengurangi pemanasan global.

Akses terhadap air bersih dan pemeliharaan sumber daya air menjadi komponen penting. Dengan menerapkan teknik konservasi air dan tanah baik, seperti sumur resapan dan penanaman vegetasi di sepanjang bantaran sungai, masyarakat dapat dilibatkan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Kegiatan pengelolaan sumber daya air ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak lain seperti BDPAS (Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai). Diharapkan dengan melakukan penerapan kta sumber-sumber daya air dapat terjaga.

Transformasi Hijau di Banko Tengah menunjukkan bahwa pembangunan nasional tidak harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat atau lingkungan. Sebagai perusahaan multinasional (BUMN) yang bergerak dalam industri pertambangan batubara, PT Bukit Asam Tbk menunjukkan bahwa keberhasilan operasionalnya termasuk partisipasi sosial dan lingkungan. PTBA memberikan contoh nyata bagaimana industri dapat membantu pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan hutan kolaboratif yang berfokus pada ketahanan pangan, energi, dan air.

Good business is about what is good for the community, country climate, customer and company. Only then will it sustainable

-Sukanto Tanoto-

________________________________________