Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh menggelar pelatihan penguatan kapasitas sumber daya manusia statistik sektoral dan informasi geospasial sebagai upaya penguatan program Satu Data Indonesia (SDI).
Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappeda, Kompleks Perkantoran Suka Makmue, sejak Senin hingga Selasa (8-9/12).
“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep Satu Data Indonesia dan penerapannya melalui Portal Satu Data Nagan Raya,” kata Plt Kepala Diskominfo Nagan Raya, Cut Yulie Sofia, Senin.
Menurutnya, kegiatan ini juga untuk mengenalkan tata kelola informasi geospasial, termasuk standar, prosedur, serta pemanfaatan data geospasial dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
Kegiatan diikuti oleh sebanyak 59 peserta, terdiri atas sekretariat forum data serta satu orang ASN pengelola data dari masing-masing perangkat daerah di Kabupaten Nagan Raya.
Adapun narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan ini yaitu Zulham Efendi Irfan dan Ibnu Fath dari UPTD Statistik Dinas Kominsa Aceh serta Ahmad Kamal dari BPS Kabupaten Nagan Raya.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, Ali Munir mengatakan di era transformasi digital dan keterbukaan informasi, data bukan lagi sekadar angka, melainkan landasan utama dalam proses pembangunan daerah.
“Pemerintah daerah tidak lagi cukup bekerja berdasarkan asumsi ataupun perkiraan, tetapi harus bertumpu pada data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menyebutkan bahwa penguatan kapasitas SDM ini sangat penting karena Pemkab Nagan Raya membutuhkan aparatur yang melek data, memahami standar statistik sektoral, mampu mengelola metadata, serta menguasai teknologi informasi geospasial untuk pemetaan pembangunan di semua sektor.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berharap agar aparatur pemerintah mampu meningkatkan keterampilan dalam mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dalam bentuk visual statistik atau infografis yang komunikatif dan mudah dipahami.
“Selain itu, penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, BPS, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan Satu Data Indonesia di tingkat daerah,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih presisi, baik pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pelayanan publik lainnya.
“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk aktif memperbaiki tata kelola data, meningkatkan koordinasi, serta memastikan bahwa data yang dipublikasikan adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ali Munir.
Pewarta: Teuku Dedi IskandarEditor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2025