Nagan Raya fokus ketahanan pangan dan hilirisasi produk pertanian di 2026

Nagan Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh memastikan akan fokus meningkatkan ketahanan pangan dan hilirisasi produk pertanian di 2026, sebagai upaya penguatan ekonomi masyarakat di daerah.

“Fokus pembangunan Nagan Raya tahun 2026 dalam mendukung capaian nasional,” kata Wakil Bupati Nagan Raya, Aceh, Raja Sayang dalam keterangan, Rabu.

Hal ini ia sampaikan saat membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk membahas Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Nagan Raya 2025-2029 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) Nagan Raya 2026, di aula Bappeda Nagan Raya.

Dalam forum ini juga akan ditetapkan program prioritas untuk Rancangan Awal RKPK Nagan Raya 2026, dengan tema pembangunan memantapkan hilirisasi sektor pertanian dan perikanan untuk kemandirian ekonomi serta pengentasan kemiskinan, katanya.

Raja sayang mengatakan pentingnya forum konsultasi publik sebagai wadah interaktif bagi para pemangku kepentingan, dalam merumuskan dokumen perencanaan lima tahunan serta rekomendasi kebijakan guna mendukung implementasi program/kegiatan pada periode 2025-2030, khususnya untuk perencanaan tahun 2026.

Forum ini diharapkan dapat memberikan saran, pendapat, serta memperkuat komitmen bersama antara pemangku kebijakan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel,” katanya.

Raja Sayang mengatakan pada tahun 2026, merupakan tahun pertama dalam implementasi RPJMK Nagan Raya 2025-2029. Adapun visi yang diusung adalah “Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang Mandiri dan Madani”.

Ada pun fokus pembangunan Nagan Raya tahun 2026 dalam mendukung capaian nasional meliputi: pengentasan kemiskinan, peningkatan bidang pendidikan, peningkatan bidang kesehatan, penguatan ketahanan pangan, dan penanggulangan stunting.

Wakil Ketua II DPRK Nagan Raya, Aceh, Said Syahrul Rahmad mengatakan forum konsultasi publik menjadi sarana bagi DPRK dalam memberikan pokok-pokok pemikiran yang akan menjadi dasar pelaksanaan program kepala daerah selama lima tahun ke depan.

Menurutnya, RPJMK harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional agar pembangunan lebih sistematis dan terarah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Kepala OPD sebagai sektor utama harus memberikan data yang valid kepada tim penyusun RPJMK. Kami dari DPRK siap mendukung sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam mewakili masyarakat Kabupaten Nagan Raya,” tuturnya.

Kepala Bappeda Nagan Raya, Rahmattullah mengatakan forum konsultasi publik bertujuan menyampaikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya serta merumuskan arah kebijakan dalam Rancangan Awal RPJMK 2025-2029 dan Prioritas Rancangan Awal RKPK 2026.

“Hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta pemahaman bersama mengenai pedoman pembangunan lima tahun ke depan dan khususnya perencanaan tahun 2026,” kata Rahmattullah.

Baca juga: Pemkab Nagan Raya pastikan harga bahan pokok stabil dan mencukupi