BI: Efisiensi anggaran tak pengaruhi perekonomian Aceh

Banda Aceh (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh menyatakan berkurang dana transfer untuk Aceh akibat efisiensi anggaran 2025 ini bukan masalah besar atau tidak mempengaruhi perekonomian Aceh, karena akan ada investasi lainnya dari pemerintah pusat yang bisa menutupi.

"Dari perekonomian, kalau kami melihat dari makro ekonomi, efisiensi ini tidak terlalu masalah," kata Kepala BI Perwakilan Aceh, Agus Chusaini, di Banda Aceh, Senin.

Pernyataan itu disampaikan Agus Chusaini dalam kegiatan Bincang Bareng Media (BBM) dengan tema pertumbuhan ekonomi Aceh Februari 2025, di Banda Aceh.

Sebagai informasi, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 29 Tahun 2025, dana transfer daerah untuk Aceh baik DAU, DAK dan Otsus yang semula ditetapkan dalam APBN 2025 sebesar Rp8,25 triliun, turun menjadi Rp7,93 triliun. Artinya terjadi pengurangan sebesar Rp317 miliar.

Baca juga: Rektor: Beasiswa BI perlu diisi program pengembangan mahasiswa

Khusus untuk dana otsus Aceh 2025, dari semula ditetapkan dalam APBN mencapai Rp4,466 triliun, menjadi Rp4,309 triliun, dengan kata lain berkurang sebesar Rp156 miliar. Kemudian, DAU juga menurun Rp56 miliar dan DAK Rp104 miliar.

Menurut Agus, kalaupun dana untuk Aceh berkurang akibat efisiensi anggaran, tetapi nantinya akan ada investasi dari Pemerintah Pusat melalui program yang dijalankan.

Seperti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Aceh, kemudian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga, kekurangan yang ada bisa tertutupi dengan kegiatan tersebut.

Kemudian, ada investasi dari Pemerintah Pusat seperti pembangunan bendungan, jalan raya dan lainnya, itu juga dapat membantu perekonomian Aceh.

"Memang betul efisiensi, tetapi kalau ada makan gratis, uang nya kesini juga. Kalau Rp1 triliun saja masuk ke Aceh (lewat program MBG), itu bisa lebih dari Rp317 miliar (efisiensi anggaran untuk Aceh)," ujarnya.

Oleh sebab itu, lanjut dia, dari sisi perekonomian makro, efisiensi anggaran tersebut tidak memberikan masalah, karena hanya programnya saja yang berubah.

"Semoga ini benar-benar tidak mempengaruhi perekonomian," katanya.

Ia menambahkan, yang dapat mempengaruhi perekonomian Aceh itu jika PSN tidak berjalan lagi, karena bisa menurunkan tingkat belanjanya, atau dengan kata lain uang dari Pemerintah Pusat tidak turun ke Aceh.

"Karena daerah itu butuh PSN sebagai investasi dari pemerintah, sehingga dapat menggerakkan perekonomian. Jadi PSN ini perlu. Semoga PSN di Aceh terus berjalan," demikian Agus Chusaini.

Baca juga: BI: Hilirisasi pertanian bisa perbaiki kemiskinan pedesaan di Aceh