Penyaluran KKS di Singkil tidak melibatkan ''Keuchik"

Singkil (ANTARA Aceh) - Penyaluran bantuan pangan non tunai yang disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kabupaten Aceh Singkil, tidak lagi melibatkan "keuchik" (kepala desa), karena banyak terindikasi praktek ketidakjujuran.

Koordinator PKH pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil Syaifuddin kepada wartawan di Singkil, Rabu menyatakan, keputusan itu diambil berdasarkan pengalaman di tahun-tahun lalu dimana banyak penerima bantuan tidak tepat sasaran.

Sebelum peluncuran KKS namanya adalah bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM)  dan bantuan langsung tunai (BLT) yang dananya diambil di Kantor Pos, tambah Syaifuddin.

Dalam proses penyaluran kartu KKS, kata Syaifuddin, banyak bermunculan pada waktu itu polemik di tengah-tengah masyarakat, akibat tidak tepat sasarannya, sehingga timbulnya kecemburuan sosial.

"Bahkan ada keuchik yang tidak membagikan kartu, hanya gara-gara keluarganya tidak mendapatkan kartu sakti Presiden itu, sehingga terkesan tidak jujur," ujarnya.

Disebutkan, hingga saat ini proses pembagian KKS sudah tersebar untuk masyarakat Aceh Singkil dan di 11 kecamatan ada 16 pendamping dalam proses pengambilan dana KKS di Kantor-Kantor Pos.

"Sedangkan kriteria untuk masyarakat yang mendapatkan KKS itu berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten setempat," katanya.

Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil Mauidhah mengatakan dirinya juga belum begitu tahu persis, sebab posisi jabatannya baru berjalan dua bulan terakhir dan butuh penyesuaian yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Disperindagkop.

Sementara sejumlah kepala desa yang dihubungi menyebutkan, penyaluran KKS yang ditangani Dinas Sosial melalui TKSK masih tidak begitu maksimal, dan tidak tepat sasaran.

"Pihak Dinas yang terkait dari tahun ke tahun sejak kartu BLSM, BLT dan hingga sekarang nama kartunya diganti menjadi KKS sama sekali tidak pernah melibatkan kepala desa," kata Keuchik Ujung Bawang Jamirin.