"Jika program JKA dihentikan, masyarakat dilarang sakit. Sebab dampak pertamanya akan dirasakan masyarakat saat berobat ke rumah sakit," kata Musdalifa, warga Simeulue, penerima program JKA di Simeulue, Selasa.
Program subsidi jaminan kesehatan tersebut meringankan beban masyarakat Simeulue. Jika dihentikan akan berdampak pada 32 ribu warga Simeulue. Mereka terpaksa membayar jika berobat di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit maupun puskesmas.
Menurutnya, sebaiknya program JKA itu jangan dihentikan, kalau pun ingin menghentikannya sebaiknya diganti dengan program lain atau diberikan solusi lain kepada masyarakat.
"Kami sebagai masyarakat sangat terbantu dengan program JKA ini. Jadi mohon jangan dihentikan program kesehatan yang telah meringankan beban masyarakat," ucap Musdalifa.
Begitu juga disampaikan Rika Silfia, ibu rumah tangga di Kecamatan Teupah Selatan, Simeulue. Ia berharap program JKA itu tetap berlanjut karena program JKA bermanfaat bagi masyarakat.
Bupati Simeulue Erli Hasim mengatakan telah mengirimkan surat kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk tetap melanjutkan program JKA karena efektif membantu masyarakat di bidang kesehatan.
Erli Hasim mengaku khawatir jika program JKA dihentikan itu akan berdampak buruk pada masyarakat yang selama ini mengandalkan JKA saat berobat di rumah rakit.
"Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini dan kondisi ekonomi yang belum membaik, ada 32 ribu orang di Simeulue terdampak ketika mendapatkan pelayanan kesehatan," kata Erli Hasim.
Jika pun program tersebut dihentikan, kata Erli Hasim, sebaiknya dilakukan pada Desember 2022, tidak per 1 April mendatang. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Simeulue bisa menyiapkan anggaran subsidi jaminan kesehatan masyarakat.
"Secara teknis daerah akan lebih siap jika program JKA ini dihentikan pada Desember 2022 mendatang, karena anggarannya bisa disiapkan," pungkas Erli Hasim.
Pewarta: Ade IrwansahEditor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA 2025
