Tim: Sekolah Rakyat tak akan ambil jatah murid dari sekolah yang ada

Jakarta (ANTARA) - Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menegaskan Program Sekolah Rakyat tidak akan mengambil jatah murid dari sekolah umum yang sudah ada.

"Kita tidak ingin saling meniadakan dengan sekolah yang existing (sudah ada) karena dikhawatirkan kehadiran sekolah rakyat bisa menggeser atau mengambil jatah murid sekolah sudah ada. Kita tidak ingin itu, tapi saling melengkapi sehingga tidak perlu ada kekhawatiran ini menggusur atau mengambil alih murid dari sekolah yang sudah ada," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa.

Nuh menjelaskan, saat ini Kemensos bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang memetakan kemiskinan di 53 titik sekolah rakyat yang akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru mendatang atau sekitar Bulan Juli 2025.

"Kita sedang memetakan di sekitar lokasi titik tadi itu, berapa jumlah total kemiskinan sesuai dengan strata usianya. Kalau usia SD banyak, tentu juga nanti akan didirikan SD, dan pastinya untuk (menyasar) yang tidak sekolah," ujar dia.

Nuh memaparkan berdasarkan data Angka Partisipasi Kasar (APK), anak-anak yang sekolah SMA masih 80 persen, yang artinya masih ada 20 persen anak yang belum dapat melanjutkan sekolah hingga ke jenjang SMA, sehingga kehadiran sekolah rakyat sangat membantu anak-anak miskin dan miskin ekstrem untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan hingga saat ini ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang.

"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong," ujar Saifullah Yusuf usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3).

Dari jumlah tersebut, saat ini telah tercatat 53 unit yang siap digunakan, di mana sebagian besar merupakan aset milik Kementerian Sosial. Selain itu, saat ini terdapat 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal.

"Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ujarnya.

Dari sisi tenaga pendidik, perencanaan perekrutan guru telah difinalkan, dengan Satgas yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara itu, kurikulum telah dirancang dengan matang oleh Kemendikdasmen.*