Masyarakat sipil Aceh deklarasikan Aceh recovery partner forum

Banda Aceh (ANTARA) - Sejumlah organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan individu di Aceh mendeklarasikan Aceh Recovery Partner Forum (ARPF) atau pemulihan pascabencana untuk tanah rencong.

“Forum ini untuk memperkuat koordinasi masyarakat sipil agar respons dan pemulihan pascabencana lebih terarah, berbasis data, serta benar-benar menjawab kebutuhan penyintas,” kata salah satu inisiator ARPF dari Aceh Conservation Institute, Fendra Tryshanie, di Banda Aceh, Selasa.

ARPF merupakan sebuah forum komunikasi dan koordinasi yang dibentuk dengan tujuan memperkuat respons kemanusiaan serta pemulihan pascabencana di Aceh dan wilayah Sumatera.

Pembentukan forum ini merupakan respons atas berbagai tantangan di lapangan, mulai dari terfragmentasinya bantuan, tumpang tindih peran antar sektor, lemahnya integrasi data, hingga belum tersedianya ruang konsolidasi yang memadai bagi masyarakat sipil.

Kondisi tersebut, kata Fendra, dinilai berdampak langsung terhadap rendahnya efektivitas bantuan, baik pada fase tanggap darurat maupun pemulihan jangka menengah dan panjang.

"Karena, pemulihan tidak dapat dimaknai semata sebagai rehabilitasi dan rekonstruksi fisik," ujarnya.

Karena itu, ARPF ingin mendorong pendekatan terpadu yang mencakup pemulihan lingkungan, pertanian berkelanjutan, penghidupan masyarakat, serta penguatan ketahanan sosial ekonomi.

"Dalam konteks global, ARPF juga mendorong keterlibatan Aceh dalam agenda internasional seperti loss and damage, dengan tetap menghormati mekanisme negara dan prinsip kedaulatan nasional," kata Fendra.

Hal senada juga disampaikan inisiator lainnya, Raihal Fajri dari perwakilan Katahati Institute menegaskan, ARPF dirancang sebagai entry point komunikasi antara masyarakat sipil Aceh dengan jejaring nasional dan internasional, termasuk lembaga donor serta mitra pembangunan.

Forum ini, lanjut dia, juga mendorong pemerintah Aceh untuk melakukan refocusing anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) agar dapat mendukung pemulihan yang lebih komprehensif, adaptif dan berkelanjutan.

“Ini bukan soal menggantikan peran pemerintah, melainkan memastikan masyarakat sipil siap sejak awak dengan assessment kuat, data pembanding kredibel, serta pembagian peran yang jelas agar proses pemulihan tidak berjalan lambat dan parsial,” kata Raihal Fajri.

Sebagai informasi, Aceh Recovery Partner Forum bersifat terbuka bagi lembaga maupun perorangan yang memiliki kesepahaman untuk bekerja bersama dalam kerangka koordinasi, advokasi kebijakan, serta penguatan pemulihan pascabencana yang berkeadilan dan berkelanjutan.