Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan dari dunia internasional untuk bencana sumatera khususnya Aceh sudah diizinkan masuk, tetapi bersifat nonpemerintah.
"Iya benar, bantuan internasional untuk bencana sumatera bisa masuk," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA di Banda Aceh, Senin.
MTA menjelaskan, berdasarkan konfirmasi yang dilakukan Pemerintah Aceh dengan Kemendagri, bantuan internasional yang bersifat non-goverment to goverment (pemerintah) selama ini dibenarkan, tetapi bantuan pemerintah luar belum.
"Terkait bantuan goverment to goverment belum ada arahan," ujarnya.
Dengan demikian, kata MTA, pihak NGO's internasional atau sejenisnya sudah bisa memberikan bantuan dalam upaya pemulihan Aceh pascabencana. Tetapi, harus melaporkannya kepada BNPB dan BPBA.
Baca: Aksi bendera putih, masyarakat sipil minta presiden buka akses bantuan internasional
Terkait bantuan barang atau logistik, lanjut dia, mengikuti aturan pelaporan instansi kebencanaan. Kemudian, untuk program pemulihan nantinya dikomunikasikan dengan pemerintah pusat dan Aceh.
Karena, harus disesuaikan dengan R3P (Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana) yang bakal disusun oleh pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat.
MTA menegaskan, berbagai langkah pemulihan pascabencana terus dilakukan pemerintah Aceh. Bahkan, Gubernur Aceh sendiri mengoptimalkan kunjungan langsung ke daerah terdampak agar bisa mengambil langkah strategis dan terpadu nantinya.
"Dari beberapa kesempatan Gubernur Aceh selalu berharap agar semua kita dengan berbagai kelebihan dan kekurangan untuk selalu bersatu demi percepatan pemulihan ini," demikian Muhammad MTA.
Baca: BNPB optimalkan distribusi bantuan ke daerah bencana sumatera
Pewarta: Rahmat FajriEditor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA 2025