Banda Aceh (ANTARA) - Bupati Aceh Besar Muharram Idris meminta Pertamina untuk mencabut izin pangkalan elpiji bersubsidi yang nakal yakni menjual gas di atas Harga Eceran Tertinggi (HET)yang telah ditetapkan.
"Kami banyak menerima keluhan dari masyarakat terhadap sulitnya mendapatkan elpiji bersubsidi isi 3 Kg, karena adanya dugaan permainan pangkalan yang nakal dalam pendistribusian," kata Bupati Aceh Besar Muharram Idris di Gampong Gani, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan di sela-sela menerima kunjungan silaturrahim Sales Branch Manager (SBM) III Aceh Gas, PT. Pertamina Patra Niaga, Muhammad Suhanda di dampingi Kepala bidang Migas Dinas ESDM Aceh, Dian Budi Dharma dalam rangka Koordinasi dan Sosialisasi pendistribusian elpiji.
Baca juga: Alokasi elpiji subsidi di Aceh Barat capai 5.989 tabung/bulan
Ia menjelaskan distribusi atau suplay LPG 3 kg di wilayah Aceh Besar sudah sangat lancar dan ada pihak pangkalan yang diduga masih bermain curang dalam mendistribusikan.
"Saya minta kepada PT Pertamina Patra Niaga untuk mencabut izin pangkalan yang terbukti menjual LPG 3 Kg tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET)," katanya.
Ia mengatakan warga Aceh Besar pada umumnya berprofesi sebagai petani, nelayan dan buruh, kadang sering terlambat untuk antri membeli LPG 3 Kg di pangkalan.
Sementara pangkalan hanya melayani pembeli hanya sesaat, sehingga mereka yang tidak sempat membeli di pangkalan dan harus membeli di tempat lain dengan harga yang sangat tinggi di atas HET,.
Dalam kesempatan itu ia meminta kepada pihak PT. Pertamina Patra Niaga untuk mencabut izin pangkalan nakal dan merekomendasikan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) atau BUMGAMA (Badan Usaha Milik Gampong Bersama) di kecamatan dapat dijadikan pangkalan penyaluran LPG 3 kg, sehingga lebih tepat sasaran.
“Saya menyarankan kepada pihak PT. Pertamina Patra Niaga untuk melakukan investigasi lapangan dan mendata pangkalan-pangkalan yang nakal dan kemudian dicabut izinnya," katanya.
SBM III Aceh Gas Muhammad Suhanda menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Aceh Besar, karena selama ini telah melakukan kolaborasi dengan Pertamina Patra Niaga Aceh terkait pendistribusian LPG 3 Kg.
"Saya mewakili Pertamina Patra Niaga Aceh, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Aceh Besar, karena selama ini telah terjalin komunikasi dan kolaborasi untuk pendistribusian LPG 3 Kg," katanya.
Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Pemkab Aceh Besar, terkait monitoring dan pengawasan penggunaan LPG Subsidi.
"Kami melakukan koordinasi dengan Pemkab Aceh Besar untuk monitoring dan pengawasan penggunaan LPG Subsidi tepat sasaran, sebagaimana Surat Edaran Ditjen Migas terkait larangan penggunaan tabung LPG 3 Kg bagi usaha restoran, hotel, usaha tani, jasa las, laundry, batik dan usaha perternakan serta pihak lain yang tidak sesuai regulasi," katanya.
Suhanda juga mengimbau, masyarakat untuk membeli LPG 3 Kg subsidi di pangkalan resmi Pertamina Patra Niaga Aceh.
"Pertamina Patra Niaga Aceh mengimbau masyarakat agar membeli LPG Subsidi 3 Kg di pangkalan resmi, jika terdapat penyalahgunaan atau harga dijual jauh di atas HET, silahkan langsung melapor ke nomor pengaduan 135, laporan itu akan kami tindaklanjuti," tegas Suhanda.
Sebagai informasi, kuota LPG 3 Kg Aceh Besar tahun 2025 sebesar 12.006 MT, sampai 16 Juni 2025 sudah terealisasi 49 persen.
Baca juga: Pertamina minta masyarakat bijak gunakan elpiji subsidi dan tidak menimbun
Pewarta: M IfdhalEditor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2025
