Hiswana Migas Aceh dukung pengecer jadi sub-pangkalan asalkan HET ditetapkan

Banda Aceh (ANTARA) - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Aceh mendukung kebijakan pemerintah yang menjadikan pengecer LPG 3 kg sebagai sub-pangkalan asalkan disertai penetapan harga eceran tertinggi (HET).

"Saya mendukung kebijakan ini, tapi harus ada surat keputusan (SK) penetapan HET bagi pengecer, sehingga harga itu bisa dipantau, tidak bisa suka-suka pengecer," kata Ketua Hiswana Migas Aceh, Nahrawi Noerdin, di Banda Aceh, Rabu.

Dirinya menilai, kebijakan pemerintah membuka jalur pengecer sebagai sub-pangkalan bisa menjadi solusi pendistribusian LPG 3 kg lebih merata, tetapi harus didukung regulasi yang jelas, terutama mengenai harga.

Baca juga: Pertamina: Distribusi energi aman dan lancar di Aceh

Dirinya mencontohkan, selama ini harga LPG di pangkalan resmi sekitar Rp18 ribu per tabung, tetapi di tingkat pengecer bisa mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu.

Dengan adanya SK HET, pengecer akan memiliki batasan harga yang jelas, misalnya Rp20 ribu per tabung, sehingga tidak ada lagi lonjakan harga yang berlebihan seperti yang sudah terjadi selama ini.

"Jika ada SK HET, maka harga bisa dikontrol. Misalnya, pangkalan Rp18 ribu, pengecer Rp20 ribu. Dengan begitu, tidak ada lagi yang jual di atas harga yang ditetapkan," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa jika pemerintah serius ingin menertibkan distribusi LPG 3 kg, maka kebijakannya harus dimulai dari tingkat agen hingga pangkalan.

"Kalau memang mau ditertibkan, harus dari awal. Dari agennya dulu, lalu ke pangkalannya, kemudian pengencernya diatur dengan jelas. Jangan sampai ada permainan harga yang merugikan masyarakat," katanya.

Dalam kesempatan ini, ia juga mengusulkan bahwa skema distribusi LPG bersubsidi itu akan lebih efisien jika dari agen langsung ke pengecer. Karena, banyak dugaan terjadinya permainan harga dan pendistribusian justru dari pangkalan.

"Kalau agen langsung ke pengecer harganya tetap akan Rp 18 ribu, ada pangkalan saat ini pun tidak ada positifnya karena tidak amanah," demikian Nahrawi Noerdin.

Seperti diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mengaktifkan kembali pengecer berjualan gas LPG 3 kilogram (kg) per hari ini.

Setelah itu, Kementerian ESDM diminta untuk memproses administrasi agar pengecer nantinya dijadikan sebagai sub-pangkalan, sehingga harga LPG yang dijual ke masyarakat tidak terlalu mahal.

Baca juga: Pertamina pastikan stok elpiji Aceh Tenggara aman pascalongsor