Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Rabu, mengatakan penyaluran Dana Desa itu dilakukan oleh ribuan desa di 23 kabupaten/kota di seluruh Aceh. Pihaknya terus mengawasi penyaluran di daerah sebagai upaya percepatan realisasi serta pengawasan agar tetap sesuai dengan peraturan.
“Terus kita lakukan pemantauan penyaluran dari kabupaten/kota. Kalau ada yang tersendat langsung kita koordinasikan dengan pihak terkait termasuk perwakilan Kementerian Keuangan atau DJPb,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahun ini Aceh mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp4,79 triliun, yang diperuntukkan bagi 6.497 gampong atau desa yang tersebar di seluruh Aceh.
Saat ini sudah mulai memasuki pencairan tahap kedua. Kendati demikian, tidak semua kabupaten/kota yang desa-desanya telah menyelesaikan pencairan tahap satu.
Hanya beberapa yang sudah mencapai 100 persen pencairan tahap satu yaitu Kabupaten Bener Meriah, Pidie Jaya, Langsa dan Aceh Jaya.
“Sedangkan daerah yang sudah mulai melakukan pencairan tahap kedua yaitu Bener Meriah, Lhokseumawe, Langsa, Gayo Lues, dan Aceh Besar,” ujarnya.
Ia menambahkan, penyaluran Dana Desa 2024 terbagi dengan dua jenis yakni yang ditentukan penggunaan (earmark) untuk mendanai program Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan dan hewani serta pencegahan dan penurunan stunting.
Serta penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaan (non-earmark) yaitu mendanai program sektor prioritas di desa dan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Penyaluran yang earmark mencapai Rp1,15 triliun lebih dan untuk non-earmark sebesar Rp955,8 miliar sehingga total Rp2,1 triliun untuk 5.583 desa,"
ujarnya.
Baca juga: Kejari Bireuen bentuk desa siaga antikorupsi cegah korupsi dana desa
Pewarta: Khalis SurryEditor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2025
