Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Selatan Deka Harwinta di Aceh Selatan, Minggu, kehadiran Bupati Tgk Amran pada Munas AKPSI merupakan tindak lanjut dari pertemuan bersama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Pada pertemuan awal tersebut, para kepala daerah diwajibkan mengumpulkan sembilan data yang nantinya akan diserahkan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
Antara lain, data luas perkebunan sawit di daerah, jumlah dan legalitas perusahaan sawit serta luas perkebunan yang dimiliki, luas plasma, data pemilik dan pengelola pabrik sawit.
Fasilitas yang digunakan, jumlah penduduk dan desa di area perkebunan, serta permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait tata kelola sawit mulai dari hulu hingga hilir, kata Deka Harwinta.
Pada Munas AKPSI, Bupati Aceh Selatan Tgk Amran mendapatkan kesempatan berbicara langsung dengan Menko Maritim yang juga Ketua Dewan Pembina AKPSI Luhut Binsar Panjaitan.
Bupati menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah pusat untuk memperbaiki tata kelola sawit nasional. Hal ini menjadi momentum strategis bagi pemerintah kabupaten untuk terlibat dan memberikan langsung terhadap langkah yang dilakukan pemerintah pusat.
Tgk Amran menyampaikan berbagai permasalahan terkait tata kelola sawit di Aceh Selatan, antara lain, anjloknya harga jual TBS beberapa waktu terakhir, sehingga merugikan para petani sawit.
Bupati juga mengharapkan agar HGU PT ASN di Trumon Timur yang selama ini ditelantarkan dan tidak digarap sama sekali agar dapat dievaluasi kembali oleh pemerintah pusat.
Selain itu, Tgk Amran juga menegaskan terkait realisasi 13 poin tuntutan yang disampaikan AKPSI pada pertemuan koordinasi awal Juli lalu, khususnya tentang pernyataan kesanggupan perusahaan pengelola perkebunan sawit terkait pembangunan kebun masyarakat sebesar 20 persen.
Pewarta: Zulfa SetiawanEditor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA 2025
