Langsa (ANTARA Aceh) – Mantan aktivis era 1998 (eksponen 98) asal Aceh mendesak Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan konflik sosial horizontal yang terjadi antara muslim Rohingya yang minoritas dan ummat Budha di Myanmar (Burma). PBB sebagai lembaga perdamaian dunia, dinilai memiliki peran strategis untuk menciptakan harmonisasi kehidupan di sana.
“PBB harus segera bertindak, jangan berdiam diri. Pelanggaran HAM berat terjadi di Myanmar atas pembuhan massal (Genosida) yang dilakukan ummat Budha terhadap muslim Rohingya. Terlebih kondisi etnis minoritas itu kini terlunta-lunta menjadi ‘manusia perahu’ mencari perlindungan ke berbagai negara,†ujar salah seorang tokoh eksponen 98, Agusni AH kepada wartawan, Selasa (19/5) di Langsa.
Dikatakan, telah terjadi Genosida terhadap etnis Rohingya secara serampangan oleh ummat Budha yang didukung tentara dan pemerintah Myanmar. Pengusiran paksa yang dilakukan otoritas Myanmar juga bentuk pelanggaran dan penindasan terhadap rasa keadilan serta kemanusiaan. “Kami mengecam keras tindakan deskriminatif dan genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya,†tegasnya.
Genosida di Myanmar, kata Agusni, seperti ada pembiaran oleh berbagai pihak. Seperti PBB, negara Asean maupun pejuang demokrasi yang meraih nobel perdamaian, Aung San Suu Kyi juga berasal dari Burma. Namun, dia bungkam seribu bahasa, tiada reaksi atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi.
“Atas nama kemanusiaan, saya mengutuk tindakan genosida yang dilakukan otoritas Myanmar terhadap muslim Rohingya. Juga mendesak PBB untuk segera menghukum Myanmar atas kejahatan yang dilakukannya,†sebut Agusni yang juga Ketua PWI Perwakilan Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang itu.
Agusni juga menghimbau Pemerintah Inodnesia untuk mengajak negara-negara Asean dan dunia agar mengucilkan Myanmar atas pelanggaran HAM yang dilakukan negara itu. “Perlu adanya pengucilan oleh dunia internasional kepada Myanmar atas deskriminatif dan pelanggaran HAM yang terjadi di sana,†tandasnya.
Selain itu, Agusni juga meminta UNHCR sebagai lembaga dunia yang mengurusi pengungsi, dapat memfasilitasi keberlangsungan hidup etnis Rohingya Myanmar yang sejauh ini tersebar di beberapa negara. Peran UNHCR, lanjut dia, sangat penting dalam rangka memberikan jaminan kepada negara lain untuk menampung sementara etnis Rohingya sebelum nantinya akan di tempatkan pada suatu negara yang telah menandatangani ratifikasi dunia tentang pengungsian.
Dia juga kembali mendesak Sekjen PBB agar mengambil tindakan kongrit menyelesaikan konflik Rohinya itu. “Sekjen PBB harus segera menempuh jalur diplomasi agar Myanmar menerima, menjamin dan mengakui kewarganegaraan etnis Rohinya. Sehingga mereka bisa kembali ke negaranya dan hidup damai serta sejahtera,†desak Agusni.
“PBB harus segera bertindak, jangan berdiam diri. Pelanggaran HAM berat terjadi di Myanmar atas pembuhan massal (Genosida) yang dilakukan ummat Budha terhadap muslim Rohingya. Terlebih kondisi etnis minoritas itu kini terlunta-lunta menjadi ‘manusia perahu’ mencari perlindungan ke berbagai negara,†ujar salah seorang tokoh eksponen 98, Agusni AH kepada wartawan, Selasa (19/5) di Langsa.
Dikatakan, telah terjadi Genosida terhadap etnis Rohingya secara serampangan oleh ummat Budha yang didukung tentara dan pemerintah Myanmar. Pengusiran paksa yang dilakukan otoritas Myanmar juga bentuk pelanggaran dan penindasan terhadap rasa keadilan serta kemanusiaan. “Kami mengecam keras tindakan deskriminatif dan genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya,†tegasnya.
Genosida di Myanmar, kata Agusni, seperti ada pembiaran oleh berbagai pihak. Seperti PBB, negara Asean maupun pejuang demokrasi yang meraih nobel perdamaian, Aung San Suu Kyi juga berasal dari Burma. Namun, dia bungkam seribu bahasa, tiada reaksi atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi.
“Atas nama kemanusiaan, saya mengutuk tindakan genosida yang dilakukan otoritas Myanmar terhadap muslim Rohingya. Juga mendesak PBB untuk segera menghukum Myanmar atas kejahatan yang dilakukannya,†sebut Agusni yang juga Ketua PWI Perwakilan Aceh Timur, Kota Langsa dan Aceh Tamiang itu.
Agusni juga menghimbau Pemerintah Inodnesia untuk mengajak negara-negara Asean dan dunia agar mengucilkan Myanmar atas pelanggaran HAM yang dilakukan negara itu. “Perlu adanya pengucilan oleh dunia internasional kepada Myanmar atas deskriminatif dan pelanggaran HAM yang terjadi di sana,†tandasnya.
Selain itu, Agusni juga meminta UNHCR sebagai lembaga dunia yang mengurusi pengungsi, dapat memfasilitasi keberlangsungan hidup etnis Rohingya Myanmar yang sejauh ini tersebar di beberapa negara. Peran UNHCR, lanjut dia, sangat penting dalam rangka memberikan jaminan kepada negara lain untuk menampung sementara etnis Rohingya sebelum nantinya akan di tempatkan pada suatu negara yang telah menandatangani ratifikasi dunia tentang pengungsian.
Dia juga kembali mendesak Sekjen PBB agar mengambil tindakan kongrit menyelesaikan konflik Rohinya itu. “Sekjen PBB harus segera menempuh jalur diplomasi agar Myanmar menerima, menjamin dan mengakui kewarganegaraan etnis Rohinya. Sehingga mereka bisa kembali ke negaranya dan hidup damai serta sejahtera,†desak Agusni.
Pewarta: Pewarta : Putra ZulfirmanUploader : Salahuddin Wahid
COPYRIGHT © ANTARA 2025
