Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh menegaskan komitmennya dalam mendorong akurasi data laporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan kantor kementerian tersebut.
"Kami menegaskan komitmen dalam mendorong akurasi data laporan keuangan dan pengelolaan barang milik negara di lingkungan kerja Kemenkum Aceh," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Selasa.
Menurut dia, pemutakhiran data keuangan dan barang milik negara bukan sekadar formalitas, tetapi tanggung jawab moral dan profesional seluruh jajaran dalam memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel.
Ia menekankan keakuratan data merupakan fondasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan dan aset yang valid akan menjadi dasar pengambilan kebijakan tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan.
Rekonsiliasi dan pemutakhiran data ini juga menjadi ruang evaluasi bagi satuan kerja untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kinerja pelaporan, kata Meurah Budiman
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh itu menyebut budaya tertib administrasi harus menjadi karakter setiap aparatur sipil negara, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan dan barang milik negara.
"Kemenkum Aceh berkomitmen penuh untuk menjadi contoh dalam pelaporan keuangan yang tepat waktu dan tepat isi. Ketelitian dalam setiap angka adalah bentuk integritas kita kepada publik," kata Meurah Budiman.
Sementara itu, Kepala Biro Keuangan Kemenkum RI Sri Yusfini Yusuf mengapresiasi seluruh satuan kerja, kantor wilayah, serta unit utama dalam mendukung penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM pada 2024.
"Kami juga memantau secara berjenjang mulai dari tingkat kantor wilayah hingga Unit Eselon I untuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung dan validitas data laporan keuangan," kata Sri Yusfini Yusuf.
Baca juga: 5.185 koperasi merah putih di Aceh sudah berbadan hukum
Pewarta: M.Haris Setiady AgusEditor : Febrianto Budi Anggoro
COPYRIGHT © ANTARA 2025