Pemkab libatkan semua pihak susun RPJMD Aceh Besar

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar menyatakan melibatkan semua pihak dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

"Penyusunan RPJMD bukanlah proses yang bersifat seremonial semata, melainkan langkah nyata dan komitmen bersama dalam membangun Aceh Besar," kata Bupati Aceh Besar Muharram Idris di Kecamatan Ingin Jaya, Sabtu.

Pernyataan itu disampaikan di sela-sela membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 di Dekranasda Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya.

Ia menjelaskan forum strategis tersebut menjadi titik awal dalam merancang arah pembangunan Kabupaten Aceh Besar lima tahun ke depan, dengan melibatkan berbagai elemen penting dari pemerintah daerah, lembaga vertikal, akademisi, hingga tokoh masyarakat.

"Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat penting agar pembangunan daerah tidak hanya berjalan dari atas ke bawah, melainkan tumbuh dari akar masyarakat itu sendiri," katanya.

Menurut dia visi dan misi yang diusung bukan sekadar milik bupati atau wakil bupati, tapi adalah kehendak rakyat Aceh Besar, lahir dari hasil kunjungan ke seluruh wilayah dan diskusi dengan berbagai lapisan masyarakat.

Ia mengatakan visi “Aceh Besar Bermarwah dan Bermartabat, Adil, Makmur, Sejahtera dan Bersyariat dalam Bingkai Ahlussunnah Waljama’ah dijabarkan dalam lima misi pembangunan, mencakup penguatan sumber daya manusia, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal dan berkelanjutan, pembangunan infrastruktur terintegrasi dan ramah lingkungan, tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan inovatif, serta penguatan syariat Islam, adat dan budaya.

"RPJMD ini adalah acuan kita bersama. Semua pejabat harus militan untuk merealisasikan target-target yang telah ditetapkan. Kita ingin cita-cita masyarakat Aceh Besar benar-benar terwujud, bukan hanya wacana," katanya.

Muharram juga menegaskan bahwa ketahanan pangan akan menjadi salah satu prioritas utama dalam RPJMD yang mencakup sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan penguatan UMKM.

Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti mengatakan RPJMD merupakan penentu keberhasilan pemerintahan untuk lima tahun ke mendatang.