Walhi Aceh dukung penertiban alat tangkap di danau laut tawar

Banda Aceh (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menertibkan alat tangkap cangkul padang dan cangkul dedem di Danau Laut Tawar karena melindungi ekosistem danau.

“Ini langkah awal yang baik dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menertibkan alat tangkap cangkul padang yang merusak," kata Direktur Walhi Aceh Ahmad Shalihin di Banda Aceh, Jumat.

Menurutnya, penertiban tersebut merupakan langkah penting dalam upaya melindungi kelestarian ekosistem danau yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar.

Ia menyebutkan kerusakan ekosistem Danau Laut Tawar sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh alat tangkap ikan yang merusak saja, melainkan masih terdapat berbagai persoalan serius lainnya untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

"Kerusakan Danau Laut Tawar adalah persoalan struktural yang terus terjadi tanpa terkontrol selama ini, bukan hanya soal alat tangkap. Walhi Aceh mencatat setidaknya empat masalah utama yang selama ini diabaikan," ujarnya.

Di antaranya, kata Shalihin, keberadaan keramba yang tidak terkendali yaitu sistem budi daya ikan tanpa berbasis daya dukung lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran. Kemudian, penggunaan pakan pelet secara berlebihan juga menyebabkan akumulasi limbah organik dan berkontribusi terhadap eutrofikasi dan kematian ikan, terutama biodata endemik.

“Diperlukan evaluasi ketat dan penataan ulang terhadap sistem budidaya ikan di keramba agar tetap ada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan ekologi,” katanya.

Baca: Pemkab Aceh Tengah larang penggunaan pukat dorong di Danau Laut Tawar

Selanjutnya, pembuangan limbah rumah tangga dan usaha ke danau juga telah memperburuk kondisi air. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah harus segera memperkuat sistem pengelolaan air limbah dan menerapkan pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak ramah lingkungan.

Selain itu, Walhi Aceh juga menyoroti maraknya aktivitas pemanfaatan sempadan danau secara ilegal, termasuk pembangunan usaha di zona sempadan serta aktivitas penimbunan danau.

"Kegiatan tersebut tidak hanya mengancam daya dukung lingkungan, tetapi bertentangan dengan prinsip perlindungan kawasan konservasi air tawar," ujarnya.

Shalihin menuturkan Danau Laut Tawar bukan hanya aset ekologis, tetapi juga sumber air bersih, perikanan, dan pariwisata bagi masyarakat Aceh Tengah.

Maka dari itu, pihaknya mendukung penuh langkah penertiban alat tangkap merusak. Akan tetapi, diharapkan kepada pemerintah daerah juga harus konsisten menyelesaikan persoalan lain yang lebih kompleks dan struktural.

Walhi mendorong Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah untuk segera menyusun rencana aksi terpadu penyelamatan danau laut tawar yang mencakup penataan pemanfaatan ruang, pengawasan limbah, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian danau, serta penegakan hukum terhadap pelanggar lingkungan.

“Kami percaya, dengan komitmen kuat dan partisipasi publik, danau laut tawar dapat diselamatkan dan diwariskan secara lestari kepada generasi mendatang,” kata Ahmad Shalihin.

Baca: 19 ribu benih ikan ditebar di Danau Lut Tawar