Ombudsman: Standar pelayanan publik di Aceh masuk zona hijau

Banda Aceh (ANTARA) - Ombudsman RI menyatakan standar pelayanan publik Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota di provinsi ujung barat Indonesia tersebut berhasil memasuki zona hijau.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dian Rubianty di Banda Aceh, Selasa, mengatakan zona hijau tersebut menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat semakin meningkat dan berkualitas.

"Berdasarkan penilaian kami pada 2024, Pemerintah Aceh dan seluruh atau 23 pemerintah kabupaten kota di Provinsi Aceh berhasil masuk zona hijau. Dan ini menunjukkan standar pelayanan publik yang diberikan semakin meningkat dan berkualitas," katanya.

Baca juga: Abdya raih predikat penilaian kepatuhan dari Ombudsman RI

Selain berdasarkan zona, kata dia, penilaian juga berdasarkan kepatuhan. Penilaian kepatuhan ini juga diberikan dalam bentuk opini pengawasan pelayanan publik yang diklarifikasi dalam lima kategori yakni opini tertinggi, tinggi, sedang rendah, dan terendah.

Untuk opini tertinggi, kata dia, diraih 13 dari 23 pemerintah kabupaten kota di Provinsi Aceh. Sedangkan 10 pemerintah kabupaten kota lainnya meraih opini dengan kualitas tinggi.

Adapun 13 pemerintah kabupaten kota yang merupakan opini tertinggi yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya, Pemerintah Kota (Pemkot) Banda Aceh, Pemkab Aceh Timur, Pemkot Lhokseumawe.

Serta Pemkab Aceh Singkil, Pemkab Aceh Barat Daya, Pemkab Aceh Besar, Pemkab Aceh Jaya, Pemkab Aceh Barat, Pemkab Bener Meriah, Pemkab Pidie, dan Pemkab Aceh Tengah.

"Penilaian ini menjadi dasar untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Kami berharap pemerintah daerah di Aceh untuk terus meningkatkan standar dan kualitas pelayanan publik," kata Dian Rubianty.