Terkait bencana Aceh, Walhi: Pemerintah harus lakukan restorasi ekologis

Banda Aceh (ANTARA) - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh mendorong pemerintah baik daerah maupun pusat untuk melakukan restorasi ekologis dan pemulihan alam pascabanjir dan longsor di Aceh.

"Restorasi ekologis dan pemulihan alam harus segera dilakukan pemerintah," kata Direktur Walhi Aceh Ahmad Shalihin di Banda Aceh, Sabtu.

Ia mengatakan bencana hidrometeorologi di Aceh memberikan satu pesan penting bahwa alam tidak lagi mampu menahan beban kerusakan yang dipaksakan manusia.

Menurutnya, bencana kali ini bukan hanya fenomena alamiah, melainkan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan yang abai, permisif, dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup masyarakat melalui investasi ekstraktif.

Bbanjir berulang ini, kata dia, sebagai hasil akumulasi dari deforestasi, ekspansi sawit, aktivitas tambang, hingga pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dibiarkan.

”Ini bukan musibah alam. Ini bencana ekologis akibat buruknya tata kelola lingkungan hidup dan pemanfaatan SDA. Hutan digunduli, sungai didangkalkan, bukit dikeruk. Pemerintah harus menghentikan akar bencana,” katanya.

Pantauan Walhi Aceh, kerusakan paling parah terjadi di sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS), terutama di DAS Krueng Peusangan yang berdampak ke hilir, seperti banjir Aceh Utara dan Bireuen.

Baca: Update Bencana Aceh, Logistik bantuan dari Presiden Prabowo sudah tiba

Begitu juga di sejumlah daerah lainnya, kerusakan DAS dan laju deforestasi secara signifikan akibat ekspansi perkebunan skala besar, konsesi tambang, dan pembalakan liar, hingga terjadi bencana besar seperti ini.

”Begitu juga di sejumlah daerah lainnya, seperti adanya pembukaan jalan baru juga semakin membuka terjadinya deforestasi yang berdampak bencana,” tegasnya.

Hilangnya penyangga ekologis itu, lanjut Shalihin, membuat curah hujan tinggi langsung berubah menjadi limpasan besar. Di sisi lain, sungai-sungai utama juga mengalami sedimentasi berat akibat galian C, menyebabkan alirannya dangkal dan cepat meluap.

“Sungai-sungai kita sudah tidak berfungsi. Sedimentasi ekstrem membuat daya tampungnya runtuh. Begitu hujan deras datang, air langsung melompat ke permukiman,” kata Shalihin.

Selain itu, dalam dua tahun terakhir, WALHI Aceh juga menyoroti aktivitas PETI yang makin tinggi di daerah hulu. Tebing sungai digali, bukit dibelah, dan sungai berubah keruh karena limbah. Hasil pemetaan spasial, 99 persen lokasi PETI berada dalam DAS.

“PETI menghancurkan hulu dan kerusakan DAS dan hutan, jadinya tanah labil, longsor mudah terjadi, dan banjir jadi tak terbendung," jelasnya.

Maka dari itu, Walhi berharap pemerintah segera melakukan restorasi ekologis dan pemulihan alam pasca terjadinya musibah banjir dan longsor di Aceh tersebut.

"Lalu audit menyeluruh perizinan yang berdampak pada kerusakan hulu dan hutan dan harus diberi ruang yang luas untuk partisipasi masyarakat mukim dalam tata kelola lingkungan," kata Ahmad Shalihin.

Baca: Update Bencana Aceh: 35 meninggal, 25 hilang, 4.846 KK mengungsi