Kemenkum Aceh percepat pembentukan posbankumdes di Pidie

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mendorong Pemerintah Kabupaten Pidie mempercepat pembentukan pos bantuan hukum desa (posbankumdes) di seluruh gampong di kabupaten itu.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Meurah Budiman di Banda Aceh, Senin, mengatakan pembentukan pos bantuan hukum tersebut sebagai langkah ini penting agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses layanan hukum hingga ke tingkat desa.

"Posbankumdes bukan hanya tempat mencari bantuan hukum, tapi juga ruang edukasi agar masyarakat desa melek hukum. Dengan begitu, setiap persoalan hukum bisa diselesaikan lebih dini tanpa harus menunggu jadi perkara besar," katanya.

Meurah Budiman mengatakan posbankumdes memiliki peran vital sebagai sarana bagi masyarakat desa untuk memperoleh konsultasi hukum secara cepat dan gratis.

Menurut Meurah Budiman, kehadiran pos bantuan hukum di setiap gampong akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam ranah hukum.

Kabupaten Pidie, kata dia, termasuk daerah dengan potensi besar dalam pengembangan posbankumdes. Dari total 730 gampong yang ada, sebanyak 112 posbankumdes telah terbentuk.

"Banyak gampong belum terbentuk. Pemerintah daerah punya peran strategis mempercepat pembentukan posbankumdes. Kami siap memberikan pendampingan dan pembinaan agar setiap gampong memiliki posbankumdes yang berfungsi optimal," kata Meurah Budiman.

Sementara itu, Bupati Pidie Sarjani Abdullah mengatakan pemerintah daerah menyambut baik dukungan Kemenkum Aceh tersebut dalam mempercepat pembentukan posbankumdes.

"Kami mengapresiasi langkah Kemenkum Aceh. Program ini sejalan dengan komitmen Pemkab Pidie untuk menghadirkan layanan publik yang dekat dengan rakyat, termasuk di bidang hukum," katanya.

Bupati menyebut keberadaan posbankumdes dibutuhkan masyarakat desa, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan hukum di tingkat lokal.

Sarjani juga berjanji menginstruksikan para camat dan kepala desa untuk segera menindaklanjuti pembentukan posbankumdes di wilayah masing-masing.

"Kami berharap kerja sama lintas lembaga ini bisa mempercepat pembentukan posbankumdes, sehingga terwujudnya keadilan yang merata di Kabupaten Pidie," kata Sarjani Abdullah.

Baca juga: Ratusan UMKM Aceh Tenggara dapat asistensi daftar merek dari Kemenkum Aceh